Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan segera menambah 10 Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) di sejumlah Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia.

“Kami telah menyetujui penambahan 10 Direktorat PPA-PPO di sejumlah Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini saat mengunjungi markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis.

Rini menjelaskan langkah ini merupakan bentuk kerja sama lintas lembaga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, hal tersebut menjadi penting mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang di beberapa daerah.

Upaya itu juga merupakan langkah nyata pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait dalam memastikan keamanan di masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Rini pun mengapresiasi Polresta Sidoarjo dalam melakukan reformasi birokrasi dengan mempermudah pelayanan kepada masyarakat melalui layanan terpadu yang ada di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) Polresta Sidoarjo.

"Saya harap birokrasi itu tak hanya selesai di balik meja, tetapi manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung," kata Rini.

Rini turut mengapresiasi Kepala Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Christian Tobing dalam memastikan Polresta Sidoarjo selalu hadir untuk masyarakat termasuk dalam perlindungan dan pemberantasan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perdagangan orang.

Sementara itu, Kepala Polresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menilai upaya dan inovasi Polresta Sidoarjo terhadap PPA-PPO melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Sidoarjo merupakan upaya dalam memberi rasa keadilan kepada korban dan pelapor kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Menurutnya, penanganan yang diberikan Unit PPA tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para korban maupun pelapor dalam mencari keadilan.

"Melalui Unit PPA ini kami harap para korban dan pelapor dapat lebih terbuka dan nyaman dalam menyampaikan kasus kekerasan yang dialami," kata Tobing.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.