Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR menjadwalkan untuk menggelar rapat kerja khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beserta pemerintah daerah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota pesisir dan kepulauan di Indonesia buntut persoalan menyangkut pulau-pulau yang menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan.

“Akan segera kami undang dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri beserta mitra kerja kami dengan (pemerintah daerah) provinsi, kabupaten/kota, pesisir dan kepulauan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan bahwa rapat yang dijadwalkan akan digelar pada 7 Juli 2025 itu akan membahas beragam hal. Mulai dari, persoalan ekonomi, batas wilayah, hingga undang-undang yang terkait dengan pengelolaan daerah kepulauan dan pesisir.

Aria mencontohkan beberapa permasalahan terkait pulau dan pesisir, di antaranya menyangkut pengelolaan wilayah yang mendapatkan status UNESCO Global Geopark hingga soal pencemaran lingkungan akibat aktivitas produksi manusia.

Dia pun tak menampik rapat tersebut akan mendalami pula isu empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokongsendok, dan Pulau Nakob. Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.

"Itu (pemerintah daerahnya) akan kami panggil karena kelihatannya fungsi pengawasan yang lebih canggih atau lebih terukur supaya termonitor itu penting dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan stakeholders lainnya," katanya.

Meski demikian, dia menyadari bahwa dalam menyelesaikan suatu persoalan daerah pulau dan pesisir harus melibatkan pula berbagai kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait lainnya.

"Ya, tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, kami melihat ini harus lebih komprehensif, harus melibatkan sinergi kolaborasi dengan kementerian lain," tuturnya.

Selain itu, dia menekankan pula pentingnya orientasi kewilayahan Indonesia yang berbasis kepulauan sebab merupakan negara maritim dengan wilayah perairannya yang lebih luas dibandingkan daratan.

"Inilah perlu sinergi, kolaborasi, koordinasi, sebenarnya mau diapakan konsepsi Indonesia-sentris ini dengan berbagai empowering sumber daya laut, sumber daya mineral, sumber daya pertanian perkebunan dan pariwisata. Ini harus ada lanskapnya, harus ada skala prioritasnya di masing-masing daerah supaya tidak tumpang tindih, bahkan berdampak pada kerugian di masing-masing daerah tersebut," ucap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.